Ia menambahkan bahwa pemerintah harus lebih berhati-hati dalam setiap keputusan terkait pengelolaan kawasan pesisir.
Dalam kesempatan tersebut, Longki juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan lahan dan hak atas tanah.
Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
“Saya berharap kita bisa menyelesaikan kasus ini secara transparan dan tepat sasaran, demi tercapainya keadilan bagi masyarakat dan pemulihan kepercayaan publik terhadap proses pertanahan di Indonesia,” tandasnya.
Dengan langkah-langkah tegas yang diambil BPN dan komitmen pemerintah, Longki optimistis bahwa persoalan pertanahan, termasuk terkait pembangunan pagar laut, dapat diselesaikan dengan adil dan memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Baca: Anggota Baleg DPR RI Longki Djanggola Kunjungi NTB untuk Pengayaan RUU PPMI
Komentar