gNews.co.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kota Palu Menggugat, terdiri atas mahasiswa se-Kota Palu dan masyarakat, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi pada Senin (25/8/2025).
Aksi yang mengusung sentral isu “Evaluasi Kebijakan Kontroversial Pemerintah” ini merupakan respons atas sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan dan memberatkan rakyat.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ozi, menegaskan bahwa mahasiswa bersama rakyat turun ke jalan untuk menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Palu, bahkan hingga pembubaran lembaga DPR.
“Kami meminta aparat kepolisian tidak menghalangi massa untuk bertemu langsung dengan anggota DPRD Sulteng,” tegas Ozi di lokasi demonstrasi.
Selain dua tuntutan utama tersebut, massa aksi juga menyuarakan sepuluh poin tuntutan turunan, di antaranya:
1. Penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
2. Evaluasi menyeluruh terhadap operasi tambang di Sulawesi Tengah.
3. Evaluasi alih fungsi lahan untuk pertambangan.
4. Pengesahan segera Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
5. Penolakan terhadap upaya penulisan ulang sejarah Indonesia.
6. Realisasi 19 juta janji lapangan kerja.
7. Jaminan sosial untuk perempuan dan anak.
8. Kenaikan gaji guru.
9. Evaluasi terhadap program Merdeka Belajar Gratis (MBG).
Aksi yang berlangsung tertib selama hampir lima jam itu memanas sekitar pukul 15.00 WITA. Kericuhan pecah ketika massa demonstran berupaya memaksa masuk ke dalam kompleks kantor DPRD setelah menolak tawaran aparat yang hanya mengizinkan 50 perwakilan untuk bertemu dengan anggota dewan.
Upaya pembubaran pun dilakukan oleh aparat kepolisian yang berjaga dengan menggunakan water cannon. Bentrokan tidak terhindarkan antara massa yang bersikukuh bertahan dengan aparat.
Komentar