Keluhan Petani Lewat Surat Ketua Kadin Donggala ke Menko Perekonomian

Oleh: Dr. Rahmad M. Arsyad

“Pak Ketua, kami ini UMKM. Kalau pengusaha besar, pasti kami tidak akan mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tapi pinjaman modal usaha, bila perlu tidak usah pakai kredit. Jika pula, kami punya jaminan besar, maka untuk apa mengajukan KUR yang bikin repot seperti ini,” keluhan Ibu Farida salah seorang pelaku UMKM Dampelas, Donggala Sulawesi Tengah.

Bapak, Menko Airlangga Hartarto yang kami hormati, petikan keluhan ibu Farida di atas, merupakan satu di antara ratusan, bahkan ribuan realitas saudara – saudara saya rakyat Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi pelaku usaha kecil, UKM, Petani, dan Nelayan, tentang betapa sulitnya untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Keluhan seperti itu, bahkan terkadang sampai cacian adalah menu sehari – hari yang sering saya dapatkan sebagai Ketua Kadin jika berhubungan dengan urusan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pasalnya lewat program yang kami jalankan, yakni Kadin Donggala SMART yang merupakan usaha untuk membangun percepatan ekosistem ekonomi digital di Kabupaten Donggala tentu tidak akan bisa berjalan baik tanpa dukungan aspek permodalan seperti KUR.

Sebagai Ketua Kadin yang salah satu tugasnya, sebagaimana amanat Keppres Nomor 16 tahun 2006 yakni: fasilitasi dan advokasi pelaku pengusaha dan berperan serta secara efektif dalam pembangunan ekonomi daerah, kami sudah berupaya untuk menjalankan amanah tersebut secara optimal.

Pak Menko, sekedar informasi lewat program Kadin Smart yang kami jalankan, kami telah melatih dan memfasilitasi lebih dari dua ribu UMKM se-Kabupaten Donggala agar bisa ‘naik kelas’.

Melalui edukasi akan strategi marketing digital, manajemen pemasaran dan keuangan, sampai pada sektor hilir membantu registrasi UMKM agar memiliki toko dan bisa langsung berjualan di berbagai pasar digital (Marketplace) yang muaranya mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Nasional, layaknya cita-cita Presiden dan harapan Pak Menko Perekonomian.

Baca: Pascapenumpasan MIT, Komnas HAM Sulteng sarankan Polri pemulihan

Komentar