gNews.co.id – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong percepatan implementasi Reforma Agraria dalam rangka menguatkan dan memeratakan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Keterangan Kemenko Perekonomian di Jakarta, Jumat (4/11/2022), menyebut salah satu upaya yang dilakukan yakni melaksanakan diskusi publik secara hybrid bersama dengan pemerintah daerah (pemda) , perwakilan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan para pakar.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo menyampaikan upaya ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
“Bapak Presiden menyampaikan pada pidato kenegaraan di sidang tahunan bulan Agustus 2022, dimana presiden menekankan bahwa Reforma Agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah untuk terus dilanjutkan dan dipercepat agar dapat memberikan manfaat yang menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, dan penyandang disable,” kata Wahyu Utomo.
Lebih lanjut, dia menyampaikan rancangan Perpres ini disusun untuk mengatasi permasalahan mendasar yang muncul dalam pelaksanaan Reforma Agraria, melalui terobosan untuk mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan.
Adapun, berbagai terobosan ini antara lain, joint survey, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan PMO (Project Management Office), dan legalisasi aset khusus lahan transmigrasi.
Komentar