Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan PT PELNI, memiliki kesempatan emas untuk menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik yang inklusif.
Kami berharap kebijakan transportasi laut kedepan benar-benar lahir dari pendengaran terhadap kondisi riil dan jeritan hati masyarakat sebagai pengguna utama.
Selama layanan di Pantoloan masih sangat dibutuhkan dan memberikan manfaat nyata, mempertahankannya adalah langkah paling rasional dan beradab.
Penolakan kami disampaikan dengan sikap tegas, namun santun dan penuh penghormatan kepada semua pihak.
Tujuannya hanya satu: memastikan bahwa kapal PELNI tetap menjadi jembatan penghubung dan penggerak ekonomi rakyat, bukan berubah menjadi mimpi buruk yang menambah beban hidup mereka yang sudah berat.
Ditulis berdasarkan hasil refleksi, diskusi, dan wawancara langsung dengan perwakilan masyarakat pengguna kapal PELNI di Pantoloan dan sekitarnya.
Penulis adalah Ketua Perjuangan Masyarakat Pantoloan (PMP)
Baca: Mengurai ‘Serakanomics’ di Parigi Moutong: Krisis Kepercayaan dan Tumpulnya Penegakan Hukum PETI
Komentar